BLHKP Tujuh Kali Surati PGE

BLHKP Tujuh Kali Surati PGE

Selasa 26 juli 2016

TUBEI – Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Lebong mengaku sebenarnya sudah tujuh kali menyurati PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Hulu Lais. Surat disampaikan sebelum longsor dan banjir bandang pada 28 April lalu.

 Dirincikan Kepala BLHKP Lebong Zamhari Bahrun, MH kepada RB, surat disampaikan sejak 2013 hingga dua hari sebelum kejadian bencana longsor dan banjing bandang. Masing-masing surat penyampaian hasil pengawasan pada 22 April 2013, surat teguran pada 7 September 2013, surat penyampaian laporan pelaksanaan izin lingkungan pada 9 Desember 2013. Serta tindak lanjut hasil pengawasan pada 26 Maret 2015 lalu.

“Kami juga sudah memanggil PT. PGE pada 14 Juni 2016 lalu. Berbagai surat tersebut disampaikan beserta berbagai aspek persoalan dan permasalahan yang ada di lingkungan PT. PGE Hulu Lais,” rinci Zamhari.

Sehingga, sambung Zamhari, dengan berbagai kondisi dan persoalan yang sudah disampaikan BLHKP kepada PT. PGE, ini juga sebagai bukti bahwa longsor dan banjir bandang yang terjadi tidak dapat dikatakan murni bencana alam. Namun lebih dari itu, adanya unsur kelalaian yang dilakukan oleh PT. PGE terhadap langkah antisipasi bencana yang terjadi.

Seharusnya, lanjut Zamhari, berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Pasal 40 ayat (3), PT. PGE seharusnya wajib menganalisa risiko bencana dan melakukan pencegahan bencana dengan pendekatan teknologi.

Ditambahkan Zamhari, dasar dan fakta serta data tersebut sudah mereka lampirkan dalam surat yang akan disampaikan kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). “Ini yang kisa sampaikan juga kepada Kementerian ESDM sebagai dasar mengapa kita tidak sepakat kejadian di Lebong Selatan murni sebagai bencana alam,” imbuh Zamhari.

 (Harian Rakyat Bengkulu)