Pelaku Pembacok Polisi Dan Provokator Ricuh Dikantongi

Pelaku Pembacok Polisi Dan Provokator Ricuh Dikantongi

Rabu, 15/06/2016

BENTENG – Memasuki hari ketiga hari keempat pasca ricuh demo penolakan tambang batu bara underground milik PT CBS, Selasa (14/6), pihak kepolisian sudah mengantongi identitas tersangka pembacokan terhadap seorang polisi dan tersangka yang diduga sebagai provokator demo yang berujung anarkis tersebut.

Kapolres Bengkulu Utara (BU) AKBP Andhika Vishnu SIK, melalui Kasat Reskim AKP Jufri, kepada BE, mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah aksi untuk dimintai keterangan.

Diantaranya, satu orang perwakilan PT CBS, satu orang perwakilan warga dan sebanyak lima orang anggota kepolisian.

Kapolres menambahkan, pertambangan underground milik PT Cipta Buana Seraya (CBS) masih dikawal oleh 150 orang personel kepolisian untuk mengantisipasi demo atau serangan susulan yang dilakukan oleh warga yang menolak tambang.

“Saat ini (kemarin,red) kondisi di tempat kejadian perkara (TKP) masih kondusif. Meski begitu, sesuai dengan instruksi langsung Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs HM Ghufron MM MSi, pengamanan akan kita lakukan hingga tujuh hari setelah terjadi kericuhan,” jelas Kapolres.

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Benteng telah membentuk panitia khusus (Pansus) yang beranggotakan dewan dari seluruh fraksi. Bahkan, dewan langsung bergerak cepat dan memanggil managemen PT CBS untuk dimintai penjelasan.

“Dari pertemuan tadi (kemarin) pihak CBS mengaku bahwa aktivitas tambang sangat tidak efektif jika dilakukan secara terbuka (open fit). Mereka beralasan bahwa tambang open fit tidak efisien sebab membutuhkan biaya yang lebih mahal, terlebih lagi dengan memperhatikan harga jual batu bara yang anjlok seperti sekarang,” jelas Sucipto, anggota Komisi I DPRD Benteng yang sekaligus diamanahkan selaku Ketua Pansus.

Pasalnya, dari laporan PT CBS, mereka mengaku telah mendapat persetujuan dari warga serta para kepala desa (kades). Ini tentu saja bertentangan dengan keterangan warga yang membantah telah memberikan persetujuan.

“Kita sudah memanggil kedua belah pihak. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi atau cross chek ke BLH Kabupaten Benteng dan ESDM Provinsi sebelum akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat,” tandas Sucipto.

Terpisah, Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Nusantara Institut, Harisna Asari (36), mengapresiasi sikap DPRD Benteng membantu penyelesaian masalah ini. Kendati demikian, ia menilai bahwa apa yang dilakukan oleh dewan terkesan terlambat mengingat sudah terjadi pertumpahan darah.

Meski telah dibekukan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus mencari titik temu permasalahan yang terjadi pada aktifitas penambangan batu bara bawah tanah (underground) oleh PT Cipta Buana Seraya (CBS) di Desa Susup Kecamatan Merigi Sakti Kebupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Gubernur Bengkulu, Dr H Ridwan Mukti MH menegaskan, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) PT CBS juga harus dievaluasi.

Sejauh ini Pemprov Bengkulu telah menunjukan Asisten II Sekdaprov dan pihak ESDM Provinsi Bengkulu untuk terjun langsung ke lapangan dalam menyelesakan konflik tersebut.

“Jangan sampai nanti ada celah, yang ujungnya balik menggugat. Untuk itu sementara kita cabut dulu aktivitasnya tapi tidak kita hentikan pertambangannya,” tegas RM.

“Kalau sudah nanti resmi diserahkan kepada Pemprov, kita akan evaluasi semua. Mana tambang yang sudah mati dan mana yang saat ini sedang berjalan. Jika tidak sesuai prosedur, maka ini yang menjadi evaluasi kita bersama nantinya,” tandasnya.

(Bengkulu Ekspress)