Demo PT CBS Berujung Ricuh, Warga Tertembak, Petugas Dibacok

Demo PT CBS Berujung Ricuh, Warga Tertembak, Petugas Dibacok

Sabtu, 11/06/2016 - 18:10 WIB

BENGKULU– Demo Ratusan Warga ke PT Cipta Buana Selaras atau CBS Kabupaten Bengkulu Tengah Berujung Ricuh, Sabtu siang (11/06/2016). Akbitanya 2 wraga terkena tembakan petugas dan 1 petugas kepolisian mengalami luka bacok.

Kejadian berawal dari ratusan saat ratusan warga dari dua kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan aksi demo ke perusahaan tambang PT CBS. Demo ini sendiri terkait penolakan warga atas sistem penambangan secara underground/bawah tanah yang dilakukan perusahaan.

Diketahui dari peristiwa ini, dua orang dari pihak warga tertembak peluru petugas, yakni Marta yang terkena tembakan peluru di bagian leher dan Yanto yang terkena tembakan peluru di bagian perut. Sementara dari pihak kepolisian, salah satu anggota terkana tebasan parang di bagian bahu. Seluruh korban pun segera dilarikan ke rumah sakit.

Kapolres Bengkulu Utara melalui Wakapolres Kompol Eko Sisbiantoro mengatakan, pihaknya harus melepaskan tembakan untuk menghalau aksi demo warga yang mulai brutal. Ia membenarkan bahwa ada anggota yang terkena bacokan dari pihak warga.

Sementara itu, sala satu warga yang tertembak Marta (18) warga desa Komering, kecamatan Merigi Sakti, kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), terpaksa dilarikan ke IGD RSUD Curup. Ia terkena tembakan saat melakukan aksi demo PT CBS, Tambang Batu Bara yang berada di wilayah kecamatan Merigi Sakti dan Merigi Kelindang, kabupaten Bengkulu Tengah.

Paman korban, Anhar (48) menceritakan jika keponakannya tersebut ditembak petugas kepolisian, saat mereka tengah mendemo PT Tambang Batu Bara tersebut.

Lanjutnya, hingga skitar 500 warga dari 7 desa, yang berasal dari Kecamatan Merigi Sakti dan Merigi Kelindang bergabung untuk menuntut kepada pihak PT tersebut, agar memberhentikan praktik tambang underground, karena dapat merusak lahan warga.

“Praktik bawah tanah ini sudah berjalan sekitar 5 bulan, warga sudah geram dengan kebijakan pemerintah yang memberikan izin terhadap praktik tersebut,” pungkas Anhar.

(Bengkulu Ekspress)